Bangun Berau yang Taat Hukum, Pemkab Berau Hadirkan Kajati Kaltim dalam Seminar Akuntabilitas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Inspektorat Kabupaten Berau menggelar Seminar bertajuk “Membangun Berau Secara Kolaboratif, Akuntabel, dan Taat Hukum”, yang berlangsung di Ballroom Hotel Mercure, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka, Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas, dan menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim), Supardi, sebagai narasumber utama. Seminar ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkab Berau, camat, serta para kepala kampung dari berbagai wilayah di Kabupaten Berau.
Melalui sambutannya, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan apresiasi kepada Kajati Kaltim atas kesediaannya hadir dan memberikan arahan langsung kepada jajaran pemerintah daerah.
“Kami merasa bangga dan berterima kasih kepada Bapak Kajati yang berkenan hadir di Bumi Batiwakkal. Kehadiran beliau menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Buapti juga menegaskan bahwa Pemkab Berau berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas, dengan dukungan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Membangun daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kita harus bersatu, bekerja sama, dan saling melengkapi agar pembangunan dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai jika seluruh elemen — mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat — turut berperan aktif dalam mewujudkan Berau yang maju dan sejahtera.
Bupati juga menyinggung sinergi yang telah terjalin baik antara Pemkab Berau dan Kejaksaan Negeri Berau, salah satunya melalui Program Jaga Desa yang telah berjalan sejak tahun 2023.
“Program ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan kampung serta pemanfaatan aset desa. Tujuannya jelas, mencegah potensi penyimpangan sejak dini,” ungkapnya.
Ia berharap kegiatan seminar ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mengawal pelaksanaan pembangunan yang bersih, beretika, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Akuntabilitas adalah kunci. Setiap rupiah anggaran harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambah Sri.
Sementara itu, Kajati Kaltim Supardi dalam paparannya menekankan pentingnya semangat pengabdian dan tujuan bernegara dalam setiap pelaksanaan tugas aparatur pemerintah.
“Kita semua adalah pelayan publik. Tujuan bernegara adalah mewujudkan welfare state, yakni negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya,” ujarnya.
Supardi juga memaparkan sejumlah faktor yang kerap menjadi penyebab tidak optimalnya pembangunan daerah, seperti lemahnya perencanaan strategis, praktik korupsi, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta manajemen yang belum efektif.
Namun demikian, ia menilai Kabupaten Berau memiliki potensi besar untuk tumbuh karena kondisi sosial-politiknya yang aman dan kondusif.
“Berau memiliki keunggulan tersendiri. Akses informasi terbuka, stabilitas politik terjaga, dan masyarakatnya memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Ini modal penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” tutur Supardi.
Ia juga menegaskan pentingnya peran intelijen kejaksaan dalam mengawal pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah agar berjalan tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.
“Ketika ada proyek strategis pemerintah, di situlah fungsi intelijen kejaksaan harus hadir untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Melalui kegiatan seminar ini, diharapkan seluruh peserta dapat memperkuat komitmen dan sinergi untuk bersama-sama membangun Berau yang maju, transparan, serta taat hukum.
“Semangat kolaborasi dan integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah,” tutup Supardi.Kominfo Berau - IKP(er/fht)
