Pemkab Berau Apresiasi Rekomendasi DPRD, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Baik
Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sinergi bersama DPRD. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, dalam Rapat Paripurna DPRD Berau dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, pada Senin (4/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Gamalis menilai rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan bentuk kontribusi strategis dan konstruktif dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. Ia menegaskan, masukan yang diberikan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga pijakan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. “Masukan dan saran dari DPRD Berau merupakan bagian penting dalam upaya perbaikan kinerja pemerintah pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemkab Berau berhasil mencatat sejumlah capaian pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di antaranya adalah keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah.
Capaian tersebut, menurutnya, menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun demikian, ia juga mengakui masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
“Pemerintah daerah menyadari masih ada hal-hal yang perlu dibenahi karena belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat,” jelasnya.
Wabup Gamalis menambahkan, berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi dasar dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan, agar lebih adaptif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menutup penyampaiannya, ia berharap hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjalin harmonis dan produktif, sehingga roda pemerintahan berjalan optimal sesuai dengan arah pembangunan daerah.
“Sinergi yang baik antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya. (DiskominfoIKP-AF)
