Pemkab Berau Siap Tindak Lanjuti Arahan Pusat Hadapi Puncak Musim Hujan 2025–2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Ancaman Bencana Hidrometeorologi Basah Puncak Musim Hujan Akhir 2025 hingga Awal 2026 yang digelar secara nasional melalui zoom meeting, bertempat di Ruang Teleconference Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Senin, 29/12/2025.
Bupati Berau diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Berau, M. Hendratno, yang hadir bersama Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Warji, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Berau, Singgih Mahardhika.
Rakor nasional tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB, Dr. Abdul Muhari, serta diikuti oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam paparannya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menekankan pentingnya kesiapsiagaan dini dan penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menghadapi puncak musim hujan akhir 2025 hingga awal 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini, kesiapan sumber daya dan logistik, serta perlindungan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Disampaikan pula bahwa pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi dengan intensitas 300–500 milimeter per bulan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, serta Kalimantan yang sebagian besar wilayahnya memiliki musim hujan sepanjang tahun.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam pemaparannya menyebutkan prediksi curah hujan bulanan periode Januari hingga Maret 2026. Wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan sangat tinggi, lebih dari 500 milimeter per bulan, pada Januari 2026 meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada Februari 2026 berpotensi terjadi di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, serta pada Maret 2026 diprakirakan terkonsentrasi di Jawa Tengah.
BMKG juga menjelaskan kesiapan posko pemantauan, baik di tingkat pusat yang berlokasi di Kantor Pusat BMKG Jakarta, maupun di tingkat daerah melalui 38 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di setiap provinsi, posko gabungan di 13 pelabuhan, serta 96 bandara di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB memaparkan data bencana nasional tahun 2025. Hingga 24 Desember 2025, tercatat sebanyak 3.176 kejadian bencana, dengan dominasi bencana hidrometeorologi sebesar 99,02 persen, sementara bencana geologi sebesar 0,98 persen. Jenis bencana yang paling sering terjadi meliputi banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta kekeringan.
BNPB menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam fase kesiapsiagaan, antara lain dengan memahami dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penanggulangan bencana, menyiapkan serta melatih rencana kontinjensi dan operasi secara berkala, memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, gudang logistik, serta pemahaman kepala daerah terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing.
Arahan juga diberikan agar pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan lintas OPD dan Forkopimda melalui apel kesiapsiagaan, pengecekan personel dan peralatan, ketersediaan stok pangan dan sembako minimal untuk satu minggu, serta kesiapan anggaran. Selain itu, daerah diminta aktif memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG melalui kanal resmi sebagai dasar pengambilan keputusan dan langkah mitigasi di lapangan.
Sementara, Asisten I Setda Berau, M. Hendratno, menyampaikan bahwa Pemkab Berau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mengoptimalkan peran BPBD bersama perangkat daerah terkait dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Berau.
“Seluruh perangkat daerah diminta untuk siaga, melakukan langkah-langkah preventif, serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat demi meminimalkan risiko dan dampak bencana,” tegasnya.
Dengan mengikuti rakor ini, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya menghadapi puncak musim hujan akhir 2025 hingga awal 2026, guna melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.(Diskominfo Berau- IKP/er/arf)
