Pemkab Berau Gelar Bimtek Indeks Desa 2026, Dorong Akurasi Data Kampung
Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat kualitas pembangunan kampung melalui peningkatan akurasi data. Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan Data Indeks Desa (ID) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sangalaki, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, dan diikuti para kepala seksi pemerintahan dari sekitar 100 kampung di Kabupaten Berau.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau, Tentram Rahayu, menjelaskan bahwa mulai tahun 2025 pengukuran pembangunan desa tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan beralih ke Indeks Desa (ID) sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 9 Tahun 2024.
Menurutnya, Indeks Desa menjadi indikator tunggal dalam mengukur perkembangan kampung dengan enam dimensi utama, meliputi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. “Seluruh data nantinya akan dihimpun dan disampaikan ke Kementerian Desa melalui tahapan pengukuran, verifikasi, dan validasi hingga 30 Juli 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan Indeks Desa diharapkan mampu menjadi dasar yang lebih efektif dan efisien dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan kampung ke depan.
Perkembangan status kampung di Kabupaten Berau sendiri menunjukkan hasil yang positif. Jumlah desa berkembang tercatat turun dari 39 menjadi 30 kampung. Sementara itu, desa maju meningkat dari 42 menjadi 47 kampung, dan desa mandiri bertambah dari 19 menjadi 22 kampung.
Sejak tahun 2024, Kabupaten Berau juga tidak lagi memiliki kampung dengan status tertinggal. Meski demikian, perbedaan nilai antarstatus masih tergolong tipis sehingga diperlukan perhatian dalam menjaga capaian tersebut.
Untuk tahun mendatang, DPMK Berau menargetkan dua kampung meningkat menjadi desa mandiri, yakni Suaran dan Giring-Giring. Selain itu, tiga kampung lainnya diarahkan naik status menjadi desa maju, yakni Merancang Ilir, Samburakat, dan Teluk Sumbang.
Sementara itu, Sekkab Berau, Muhammad Said, menegaskan pentingnya validitas data yang dimasukkan oleh pemerintah kampung. Ia meminta seluruh peserta bimtek memastikan data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. “Data harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena ini akan memengaruhi arah kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah kampung saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk berkurangnya alokasi dana kampung. Karena itu, setiap kampung diminta mampu menggali dan memaksimalkan potensi daerah masing-masing guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (DiskominfoIKP-AF/ER)
