Pemkab Berau Gelar Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026, Perkuat Komitmen Penurunan Angka Stunting
Pemerintah Kabupaten Berau menyelenggarakan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Tematik Stunting Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Berau bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
Kegiatan berlangsung pada Senin (6/4/2026) di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang dan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Berau, H. Gamalis. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Berau Dedy Okto Nooryanto, unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Berau, perwakilan puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah, khususnya menjelang Musrenbang Kabupaten Berau Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada 7 April 2026.
Ia menegaskan bahwa stunting merupakan permasalahan serius yang tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif jangka panjang. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Berau dalam tiga tahun terakhir masih berada pada kategori tinggi.
“Melalui pendekatan lintas sektor berbasis data, diperlukan upaya terpadu dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Pra Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan,” ujarnya.
Adapun tujuan kegiatan ini antara lain menyelaraskan program lintas sektor, mengintegrasikan usulan dari tingkat kampung hingga kecamatan, serta memperkuat komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana evaluasi kinerja perangkat daerah serta perumusan program intervensi yang mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting menjadi 14,4 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045, sejalan dengan target nasional dalam RPJPN 2025–2045.
Berdasarkan data SSGI Tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Berau tercatat sebesar 23,4 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan masih berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, data SIGIZI KESGA Tahun 2025 menunjukkan jumlah balita di Berau mencapai 23.105 anak, namun cakupan pengukuran baru mencapai 40,06 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa kunjungan balita ke posyandu masih rendah dan perlu kita tingkatkan untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang anak berjalan optimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, Kabupaten Berau berada di peringkat ke-10 dari 10 kabupaten/kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kinerja melalui strategi kolaborasi, integrasi, serta implementasi delapan aksi konvergensi.
Meski demikian, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian positif Kabupaten Berau, di antaranya keberhasilan penyelesaian Web Bangda 100 persen, masuk dalam 20 kabupaten/kota terbaik dalam pelaksanaan Program Makanan Tambahan (PMT) lokal, serta penghargaan dari BKKBN melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
Pra Musrenbang ini diikuti sekitar 170 peserta secara luring yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga stakeholder terkait lainnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan deklarasi komitmen oleh Wakil Bupati Berau bersama Forkopimda, DPRD, kepala OPD, serta para pemangku kepentingan sebagai bentuk keseriusan bersama dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Berau.
Pemerintah Kabupaten Berau berharap, melalui forum ini, seluruh program dan kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berdampak nyata dalam menurunkan angka stunting di daerah. (DiskominfoIKP-AF)
