Berau Gelar Agenda Koordinasi TPPS dan Evaluasi 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) menggelar Agenda Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Berau dan Evaluasi Capaian 8 Aksi Konvergensi, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat RPJPD Terpadu Bappelitbang ini dibuka secara resmi Wakil Bupati Berau, Gamalis.
Kegiatan ini dihadiri jajaran perangkat daerah, Camat perwakilan dan kampung, tenaga pendamping keluarga, serta berbagai unsur kelembagaan masyarakat yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Berau.
Melalui sambutannya, Wakil Bupati Gamalis menegaskan bahwa capaian kinerja penanganan stunting di Berau masih perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kata Gamalis, Kabupaten Berau berada di peringkat ke-10 dari 10 kabupaten/kota pada penilaian kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2025, dengan capaian skor 94.
“Ini menjadi evaluasi besar bagi kita semua. Keberhasilan penurunan stunting bukan hanya soal penanganan medis, tetapi juga kondisi sosial dan lingkungan. Karena itu, kesiapan lintas sektor sangat menentukan,” tegasnya.
Gamalis mengakui bahwa hingga kini penanganan stunting belum berjalan maksimal. Ia meminta adanya pembenahan terutama dalam aspek koordinasi antar-perangkat daerah, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta perbaikan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Wabup juga menekankan pentingnya fokus pada 8 aksi konvergensi, mulai dari analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi percepatan penurunan stunting, pembinaan, manajemen data, pengukuran serta publikasi stunting, serta review kinerja tahunan.
“Saya minta seluruh TPPS bekerja lebih maksimal, bukan sekadar mengejar angka. Kita harus hadir untuk masyarakat, memastikan setiap aksi berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberi dampak,” ujar Gamalis.
Ia menambahkan bahwa TPPS di tingkat kampung, kecamatan, hingga kabupaten harus lebih aktif dalam mengawal intervensi pencegahan stunting, termasuk memastikan keakuratan data stunting agar program berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris DPPKBP3A, Halijah Yasin, menyampaikan pentingnya penguatan sistem pelaporan berbasis digital melalui Web Aksi Bangda untuk integrasi data. Ia memaparkan bahwa meski angka stunting nasional dan Kaltim menurun, prevalensi di Berau justru naik dari 23 persen (2023) menjadi 23,4 persen (2024) berdasarkan SKI 2024.
“Ini catatan serius. Peran TPPS di semua level harus semakin dimaksimalkan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan kolaborasi seluruh sektor, baik pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, swasta, hingga masyarakat, serta memastikan intervensi menjangkau remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Melalui agenda ini, pemerintah daerah menargetkan tersusunnya rekomendasi strategis untuk memperkuat pelaksanaan 8 aksi konvergensi pada 2025.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkokoh sinergi lintas sektor dalam mewujudkan Berau bebas stunting sesuai target nasional 2030.(Diskominfo Berau- IKP/er/oz/hd)
