Menko Perekonomian RI, Dr Ir H Airlangga Hertanto dalam Webinar siaran Youtibe BNPB, pada Rabu (3/2/2021), mengatakan, sebagai bentuk respon dari arahan Pak Presiden, telah dilakukan rapat koordinasi Satgas COVID-19 dengan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia beserta pejabat kementerian lembaga terkait mengenai Desa Tangguh COVID-19 dan pembentukan Posko Tangguh COVID-19 di kelurahan, desa, dan kecamatan.

Dikatakannya, bahwa langkah ini merupakan upaya penguatan penanganan COVID-19 di level pusat dan daerah yang didesentralisasi di tingkat mikro desa dan kelurahan.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Majid, menambahkan, mulai hari ini akan dilakukan sosialisasi pada seluruh desa, setiap hari, dua tiga kali kita berkomunikasi secara langsung dengan kepala desa untuk mempertahankan atau merevitalisasi posko-posko sebagai kerja dari relawan desa tangguh atau lawan Covid-19 yang ada di desa.

Taufik menjelaskan Posko Tangguh COVID-19 di level kelurahan dan desa ini terdiri atas unsur TNI-Polri, pemerintah daerah seperti BPBD, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas perekonomian, Puskesmas, PKK, serta tokoh masyarakat dan pemuka agama. Urgensi pembentukan Posko Tangguh COVID-19 seiring dengan meningkatknya kasus COVID-19 dan perilaku kepatuhan masyarakat yang belum terbentuk secara optimal.

Secara operasional, fungsi dari tugas prioritas Posko Tangguh COVID-19 mencakup pendorong perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan, layanan masyarakat, kendali informasi, serta pelaksanaan 3T yaitu pengetesan, pelacakan kontak erat, serta perawatan atau isolasi mandiri pasien COVID-19.

“Prinsipnya Posko berfungsi untuk mempermudah proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pemulihan ekonomi,” jelas Taufik.